Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Suahasil bukanlah sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada periode 2019-2024 dan kembali menduduki posisi tersebut pada 2024-2026.
Pergantian pejabat tentu dapat memunculkan berbagai pertanyaan mengenai arah kebijakan ekonomi. Namun, untuk memahaminya, kita tidak harus berhenti pada pertanyaan siapa yang menjadi Menteri Keuangan. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: apa yang akan menjadi prioritas dalam pengelolaan APBN, dan bagaimana prioritas tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat?
APBN Bukan Sekadar Angka
Bagi sebagian orang, APBN mungkin terdengar seperti kumpulan angka yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, APBN merupakan salah satu instrumen utama pemerintah untuk memengaruhi perekonomian.
Melalui APBN, pemerintah mengumpulkan penerimaan, terutama dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak, kemudian mengalokasikannya untuk berbagai kebutuhan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi, serta program prioritas pemerintah. Artinya, setiap keputusan mengenai APBN pada dasarnya adalah keputusan mengenai bagaimana sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang juga tidak terbatas.
Di sinilah persoalan ekonomi muncul. Pemerintah tidak dapat sekaligus memaksimalkan seluruh tujuan pada waktu yang sama. Mendorong belanja pemerintah dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi dan menciptakan multiplier effect. Namun, belanja juga harus diimbangi dengan kemampuan penerimaan dan pembiayaan agar kesehatan fiskal tetap terjaga.
Sebaliknya, upaya menjaga fiskal tetap hati-hati bukan berarti pemerintah harus berhenti membelanjakan anggaran. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat.
Pertumbuhan atau Stabilitas?
Pada 2026, pemerintah sebelumnya menempatkan APBN sebagai instrumen yang sekaligus mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam pelaksanaan APBN, belanja negara didorong untuk mendukung aktivitas ekonomi, sementara defisit dan pembiayaan tetap dikelola secara terukur.
Pemerintah juga menyatakan bahwa RAPBN 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Dengan demikian, persoalannya sebenarnya bukan sekadar memilih pertumbuhan atau stabilitas.
Keduanya merupakan tujuan yang saling berkaitan, tetapi dapat menimbulkan trade-off dalam pelaksanaannya. Belanja pemerintah yang lebih besar dapat memberikan dorongan terhadap permintaan dan aktivitas ekonomi. Namun, ketika ruang fiskal terbatas, pemerintah harus menentukan program mana yang paling mendesak, siapa yang menjadi sasaran, serta bagaimana pembiayaannya dilakukan.
Sebaliknya, pengendalian anggaran dapat membantu menjaga kredibilitas fiskal, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan, pelayanan publik, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah. Karena itu, ukuran keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya terletak pada seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga seberapa efektif anggaran tersebut menghasilkan manfaat.
Lalu, Apa yang Berubah?
Pernyataan awal Suahasil memberikan beberapa petunjuk mengenai arah yang ingin dijaga. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sekaligus memastikan APBN tetap dapat mendukung program prioritas pemerintah dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik dalam menjaga kredibilitas APBN. Namun, dari sini kita belum dapat menyimpulkan secara pasti bahwa pergantian Menteri Keuangan akan menghasilkan perubahan besar dalam arah kebijakan fiskal.
Mengapa?
Karena kebijakan fiskal tidak ditentukan oleh seorang menteri saja. APBN merupakan hasil dari proses perencanaan, pembahasan, dan pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah dan DPR, serta berhubungan dengan berbagai kondisi ekonomi domestik dan global.
Yang menarik untuk diamati justru adalah bagaimana prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam pilihan anggaran. Apakah belanja akan diarahkan lebih besar pada program yang menghasilkan efek ekonomi jangka pendek? Bagaimana pemerintah menjaga perlindungan sosial sekaligus meningkatkan produktivitas? Bagaimana penerimaan negara diperkuat tanpa membebani masyarakat secara berlebihan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa program prioritas benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan?
Dari APBN ke Kehidupan Sehari-hari
Pada akhirnya, APBN bukan hanya urusan pemerintah atau para ekonom. Ketika seseorang mulai bekerja, ia berhadapan dengan pajak. Ketika harga energi berubah, biaya transportasi dan harga berbagai barang dapat ikut terpengaruh. Ketika pemerintah mendorong investasi dan aktivitas usaha, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat juga dapat berubah.
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan bukan hanya tentang siapa yang menduduki kursi tersebut. Yang lebih penting adalah memahami pilihan kebijakan yang dibuat, trade-off yang muncul, siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung konsekuensinya, dan apakah manfaat tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Di sinilah ekonomi menjadi relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi bukan hanya tentang angka pertumbuhan, defisit, pajak, atau belanja negara. Ekonomi adalah tentang bagaimana pilihan dibuat ketika sumber daya terbatas dan bagaimana pilihan tersebut memengaruhi kehidupan kita.