source: Metro TV
Bandung, Indonesia – Lebih dari satu dekade sejak wacana awalnya muncul, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kini menjadi simbol ambisi besar Indonesia untuk melangkah ke era transportasi modern. Namun di balik laju cepat Whoosh, tersimpan kisah panjang yang mencerminkan tarik-menarik kepentingan politik, ekonomi, dan kebijakan publik yang kompleks.
Kisah ini berawal pada Maret 2012, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka wacana pembangunan kereta cepat Jakarta–Bandung. Kajian awal proyek dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), namun hingga akhir masa pemerintahannya, proyek tersebut belum terealisasi.
Lima tahun kemudian, pada Maret 2015, Presiden Joko Widodo menyetujui kelanjutan proyek ini dalam rapat terbatas. Pemerintah saat itu sempat menolak proposal dari Jepang karena dinilai akan menggunakan dana dari kas negara. Namun pada Oktober 2015, keputusan berubah, dimana BUMN Indonesia menggandeng konsorsium perusahaan China, membentuk PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan yang menjadi penggerak utama proyek ambisius ini.
Investasi senilai 6 miliar dolar AS disepakati tanpa menggunakan APBN. Namun seiring waktu, berbagai hambatan muncul, terutama dalam pembebasan lahan dan pembengkakan biaya konstruksi. Rencana penyelesaian proyek pada 2019 meleset jauh dari target. Pada November 2021, biaya proyek melonjak menjadi 7,2 miliar dolar AS, mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang memperbolehkan penyertaan modal negara.
Ekonom Faisal Basri memperkirakan, proyek Whoosh akan membutuhkan waktu hingga satu abad untuk mencapai titik impas, atau sekitar Rp114 triliun, dengan skenario optimistis tetap membutuhkan waktu 48 tahun untuk balik modal jika kapasitas penumpang selalu penuh dan harga tiket berada di kisaran Rp300.000.
Situasi finansial proyek semakin menjadi sorotan ketika pada April 2024, PT KAI mengajukan penyertaan modal tambahan untuk menutup beban utang kepada China Development Bank. Namun Menteri Keuangan Purbaya menolak jika utang Whoosh dijadikan beban negara. Ia menegaskan bahwa Danantara, sebagai perusahaan induk KCIC, memiliki kapasitas keuangan yang cukup kuat dengan rata-rata dividen mencapai Rp80 triliun per tahun, sehingga diharapkan mampu menanggung kewajiban finansial proyek.
Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, kasus Whoosh menyoroti dilema klasik antara pertumbuhan dan efisiensi. Di satu sisi, proyek ini menunjukkan upaya pemerintah mempercepat konektivitas dan mendorong transformasi infrastruktur nasional. Namun di sisi lain, risiko finansial dan rendahnya kelayakan ekonomi menjadi catatan penting bagi transparansi kebijakan publik dan manajemen utang negara.
Kereta Cepat Jakarta–Bandung kini memang telah beroperasi, tetapi laju kecepatan 350 km/jam itu masih menyisakan pertanyaan: seberapa cepat Indonesia dapat mengimbangi beban ekonomi di rel pembangunan yang melaju tanpa henti?