Bandung, 20 Mei 2025 — Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menggelar audiensi lanjutan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Bandung pada Selasa, 20 Mei 2025. Pertemuan yang berlangsung di ruang 9402 UNPAR ini membahas perpanjangan nota kesepahaman (MoU) serta penguatan kolaborasi riset untuk mendukung pembangunan daerah.
MoU yang sebelumnya telah dijalin akan berakhir pada November 2025. Kedua pihak sepakat untuk memperbarui kerja sama tersebut, sekaligus menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar kemitraan dapat berjalan secara konkret. Selama periode kerja sama sebelumnya, belum terdapat kegiatan kolaboratif yang terealisasi. Oleh karena itu, baik UNPAR maupun BAPPERIDA berkomitmen untuk mendorong implementasi yang lebih terstruktur dan berdampak.
“Kami melihat pentingnya sinergi antara riset dan perencanaan pembangunan. Pendekatan ilmiah yang berpadu dengan pertimbangan politis akan membantu kami menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar perwakilan BAPPERIDA dalam sesi diskusi.
Pada kesempatan tersebut, BAPPERIDA memaparkan pengalaman kerja sama mereka dengan sekitar 800 mahasiswa dari salah satu universitas swasta dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama dua bulan. Mahasiswa terlibat dalam survei stunting menggunakan metode gabungan paper-based dan online-based untuk mendukung target kebijakan zero stunting.
Selain KKN, BAPPERIDA membuka peluang magang bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan skripsi, publikasi ilmiah, atau kajian strategis. Hasil survei tersebut menjadi milik bersama antara BAPPERIDA dan universitas pelaksana, sementara akses data untuk pihak eksternal diberikan secara selektif melalui proses penyaringan demi menjaga kerahasiaan. Data yang tersedia bersifat cross-section dan belum longitudinal.
UNPAR menyatakan minatnya untuk mengakses isu-isu riset prioritas yang tengah dirumuskan dalam peta jalan riset pemerintah daerah. Menanggapi hal tersebut, BAPPERIDA menjelaskan bahwa dokumen tersebut masih dalam tahap penyusunan, namun sejumlah kata kunci arah riset telah ditetapkan sebagai panduan strategis.
“Kami sangat terbuka untuk melibatkan UNPAR, terutama dalam kegiatan yang bersifat penguatan kapasitas akademik dan publikasi. Kami juga berharap mahasiswa dapat memanfaatkan jurnal milik pemerintah daerah sebagai wahana publikasi ilmiah,” ujar pihak BAPPERIDA.
Diskusi turut menjajaki peluang kolaborasi dalam konferensi internasional yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, serta keterlibatan mahasiswa UNPAR dalam publikasi jurnal pemerintah, meskipun jurnal tersebut belum terakreditasi SINTA.
Program Studi Ilmu Ekonomi UNPAR menawarkan berbagai bentuk kerja sama, di antaranya pengajaran (magang, kuliah lapangan, dosen tamu, pengembangan mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat) dan penelitian (penelitian bersama, publikasi bersama, pengembangan jurnal, pembimbingan skripsi, serta pelibatan sebagai reviewer atau discussant dalam konferensi).
Pemerintah daerah pun membuka peluang beasiswa bagi mahasiswa asal Kabupaten Bandung, dengan harapan mereka dapat berkontribusi dalam riset-riset yang relevan dengan pembangunan di daerah asalnya.
Pertemuan ini mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat jembatan antara dunia akademik dan kebijakan publik. “Kami berharap kolaborasi ini mampu menghasilkan riset aplikatif, publikasi berkualitas, dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bandung,” tutup perwakilan Ilmu Ekonomi UNPAR.